Sudan Resmi Hapuskan Undang-Undang Boikot Israel

Undang-Undang Boikot Israel telah berlaku sejak 1958

Sudan Resmi Hapuskan Undang-Undang Boikot Israel

Khartoum, AAI - Pada hari Senin (19/4), Dewan Negara dan Kabinet Sudan dalam rapat gabungannya mengesahkan rancangan undang-undang yang menganulir dan menghapuskan Undang-Undang Boikot Israel dari sistem kenegaraan mereka yang berlaku sejak 1958.

Menteri Hukum Sudan, Nasruddin Abdul Bari, mengumumkan keputusan tersebut dalam kicauannya di platform twitter, “Kami baru saja menyetujui dalam pertemuan bersama Dewan Negara dan para Menteri, rancangan undang-undang yang menghapuskan UU Boikot Israel.”

Rapat gabungan antara Dewan Negara dan Kabinet Transisi Sudan mengambil peran dalam pengesahan RUU tersebut, dikarenakan Dewan Legislatif Transisi belum terbentuk. Oleh karena itu pengesahan RUU tersebut bersifat final dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Dengan demikian pembatalan UU Boikot Israel telah resmi berlaku.

Pada 6 April lalu, Kabinet Menteri Sudan dalam kapasitasnya sudah menyetujui RUU yang membatalkan UU Boikot Israel yang telah ada sejak 1958, sebelum mereka mengajukannya dalam rapat gabungan antara Dewan Negara dan Kabinet yang berlangsung kemarin.

UU Boikot Israel melarang siapa pun warga Sudan untuk melakukan atau memfasilitasi  perjanjian dalam bentuk apa pun dengan badan atau orang yang berada di Israel; atau dengan badan atau orang yang diketahui bahwa mereka memiliki identitas Israel atau bekerja untuk Israel.

UU tersebut juga melarang untuk memasukkan, menukar atau memperdagangkan barang, komoditas dan produk Israel di Sudan, baik yang berasal dari Israel secara langsung atau tidak langsung.

Bagi yang melanggar UU tersebut mereka akan diganjar hukuman 10 tahun penjara dan sejumlah besar denda.

Pada 23 Oktober 2020, Sudan mengumumkan normalisasi hubungannya dengan Israel. Namun banyak kekuatan politik yang menolak normalisasi, termasuk partai-partai yang berpartisipasi dalam koalisi yang berkuasa.

Deklarasi Kesepakatan Abraham (Abraham Accord) ditandatangani oleh Sudan dan Amerika Serikat, di mana pihak Sudan diwakili oleh Menteri Kehakimannya, Nasruddin Abdul Bari, sedangkan pihak AS diwakilkan oleh mantan Menteri Keuangannya, Stephen Mnuchin.

Abraham Accord adalah perjanjian damai antara Israel dan negara-negara Arab di bawah naungan Amerika Serikat. Istilah Abraham Accord kini digunakan secara kolektif untuk merujuk pada perjanjian damai yang ditandatangani oleh Israel, UAE, Bahrain dan Maroko selama setahun terakhir. (T/S: Maannews)