Lebih dari Setengah Penduduk Gaza Menderita Kemiskinan

Gaza, AAI – Lembaga pemantau hak asasi manusia Euro-Med mengkonfirmasikan lebih dari setengah penduduk Gaza adalah warga miskin. Mereka pun meminta diakhirinya blokade Jalur Gaza yang telah diberlakukan israel selama 16 tahun.


Dalam laporan bertajuk ’16 Tahun Kepahitan: Generasi yang Dibesarkan dalam Blokade’ yang dirilis pada Selasa (25/1), Euro-Med mengatakan, “Sekitar 1,5 juta dari total penduduk Jalur Gaza yang berjumlah 2,3 juta, telah jatuh miskin sebagai akibat dari blokade israel dan pembatasan yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak tahun 2006, maka sudah seharusnya masyarakat internasional menekan israel untuk mengakhiri blokade ilegal ini.”


“Kebijakan hukuman kolektif israel terhadap penduduk Gaza masih berlaku, dengan cara yang jelas menunjukkan niat israel untuk menimbulkan kerugian besar materil dan moril  bagi penduduk Gaza,” tambahnya.


Menurut laporan tersebut, indicator krisis kemanusiaan di Jalur Gaza meningkat dua kali lipat karena blokade; pada tahun 2005 sebelum diberlakukannya blokade angka pengangguran berada di kisaran 23,6 persen, sementara setelah diblokade sejak 2006, pada akhir 2021 angkanya mencapai 50,2 persen, yang menjadikan Jalur Gaza sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia.


Tingkat kemiskinan pun mengalami peningkatan tajam akibat blokade dan pembatasan yang diberlakukan israel, di mana pada tahun 2005 angkanya semula di 40 persen namun pada 2021 naik menjadi 69 persen.


“Ekonomi di Jalur Gaza runtuh, karena ribuan fasilitas komersial, pelayanan dan produksi terganggu, hancur dan rusak selama serangan yang dilancarkan israel selama bertahun-tahun pengepungan,” jelas Euro-Med mengenai kondisi ekonomi di Jalur Gaza.


Agresi militer israel pada Mei 2021 telah menyebabkan kehancuran ratusan fasilitas komersial, dengan total kerugian ditaksi mencapai angka 400 juta dolar (setara 5,7 triliun rupiah).


Hal yang mengkhawatirkan juga terjadi di sektor kesehatan, Euro-Med mengatakan, “israel dengan sengaja melarang masuknya obat-obatan dan pasokan medis ke Gaza, yang menyebabkan penurunan sebesar 66 persen dalam hal layanan kesehatan di Jalur Gaza.”


Lembaga HAM tersebut pun pada akhirnya meninta israel untuk mengakhiri blokade Jalur Gaza, dan mempersilakan rakyat Palestina di sana untuk menggunakan seluruh hak mereka. 


Mereka juga turut mendesak Mahkamah Pidana Internasional untuk membuka penyelidikan terhadap para pimpinan dan tentara israel yang terlibat dalam kebijakan hukuman kolektif dan serangan militer terhadap Jalur Gaza.


israel mulai memberlakukan pengepungan atas Jalur Gaza pasca Gerakan Pelawanan Palestina berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif pada Januari 2006. Dan pada Juni 2007, israel memperketat blokade mereka di Jalur Gaza, menyusul keberhasilan Gerakan Perlawan Palestina dalam menguasai Jalur Gaza. (T/S: Paltimeps)