israel Berencara Sensor Konten Digital Berbau Palestina

Palestina 48, AAI – Komite Perundangan penjajah israel baru-baru ini telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan memberikan otoritas israel kekuasaan untuk menyensor seluruh konten digital Palestina.


Rabu kemarin (12/1), para anggota parlemen Knesset israel memberikan persetujuan awal untuk RUU tersebut yang diajukan oleh Meir Yitzhak Halevi dari Partai Tikva Hadasha pimpinan Gideon Sa’ar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum israel.


RUU itu sebelumnya telah dipromosikan oleh pemerintahan israel sebelumnya, tetapi mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akhirnya memutuskan untuk mengesampingkannya karena meningkatnya penggunaan media sosial untuk tujuan politiknya sendiri.


Kini RUU itu masih harus melalui tiga tahapan pleno pemilihan suara, untuk menjadi undang-undang yang sah dan berkekuatan hukum. 


Dalam rancangannya, RUU yang dijuluki sebagai Facebook Law itu akan memberikan otoritas kepada hakim di pengadilan negeri untuk menghapus postingan di Facebook, bahkan di semua platform media sosial dan website, sebagaimana yang dilaporkan surat kabar israel, Haaretz.


Kemudian, sebagai tambahan dalam mendifinisikan kejahatan, RUU tersebut berisikan pertimbangan yang tidak jelas tentang kemungkinan berbahaya terhadap ‘keselamatan individu’, ‘keselamatan publik’ dan ‘keamanan nasional’.


Istilah-istilah ini sangatlah terbuka luas untuk dinterpretasikan secara berbeda, yang seringkali bersifat politis. Dengannya otoritas israel akan dengan bebas dan semena-mena memblokir serta menyensor konten-konten Palestina.


RUU tersebut juga akan menyeret penyedia layanan internet (internet service provider) ke dalam kekacauan ini, karena mereka mungkin nantinya diminta untuk memblokir akses web di israel, termasuk situs berita, dengan alasan mereka menyajikan konten ‘yang menghasut atau mengundang hasutan’. Pemilik website yang diblokir itu pun akan dibawa untuk diinvestigasi dan dituntut oleh otoritas israel.


Koalisi Hak Digital Palestina dan Dewan Organisasi Hak Asasi Manusia Palestina memperingatkan dampak berbahaya dari undang-undang tersebut terhadap hak-hak Palestina, utamanya hak bebas berekspresi dan berpendapat di dunia digital. Aturan baru itu dinilai sangat berbahaya dalam pembungkaman informasi. (T/S: Quds News)