Indonesia Tak akan Jalin Hubungan Diplomatik dengan Penjajah Israel

Akar permasalahan Israel-Palestina adalah penjajahan dan perampasan hak dan tanah Palestina

Indonesia Tak akan Jalin Hubungan Diplomatik dengan Penjajah Israel
Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri Indonesia

Jakarta, AAI - Pemerintah Indonesia mengatakan tidak sedang mempertimbangkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintahan penjajah Israel yang baru, ungkap Direktur Jenderal  Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, pada Senin kemarin (21/6).

Hal ini dikatakannya menanggapi pernyataan Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, yang mengatakan bahwa Tel Aviv bersedia bekerja sama dengan negara-negara mayoritas muslim di Asia Tenggara guna menjalin hubungan.

“Karena fokus utama Indonesia saat ini, kita sangat mengharapkan dihidupkannya kembali proses perdamaian,” ucap Abdul Kadir.

Menurutnya, pernyataan Dubes Israel untuk Singapura, yang mengklaim bahwa sumber utama konflik terjadi antara Israel dengan Pasukan Perlawanan dan bukan rakyat palestina, merupakan upaya pemutarbalikan fakta.

Abdul Kadir menekankan akar permasalahan Israel-Palestina adalah penjajahan dan perampasan hak dan tanah Palestina. Menurutnya semua itu sudah jelas sejak puluhan tahun yang lalu.

Sembari mengekspresikan optimismenya bahwa dialog dan perdamaian akan terjadi jika hak-hak Palestina terpenuhi, Abdul Kadir mengatakan Indonesia akan terus menggalang dukungan internasional untuk Palestina di berbagai forum mendatang.

Sebelumnya pada Kamis pekan lalu (17/6), Sagi karni mengatakan kepada media Jerusalem Post bahwa Israel ingin bekerja sama untuk membangun hubungan dengan negara-negara mayoritas muslim di Asia Tenggara.

“Kami bersedia untuk berdialog, kami bersedia untuk bertemu, dan pintu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya tidak berpikir akan sulit menemukan kami,” ungkapnya sebagaimana dikutip harian tersebut.

 

Perdamaian makin sulit di bawah Nafali Bennett

Abdul Kadir juga mengantisipasi proses perdamaian antara Israel dan Palestina akan lebih sulit di bawah Perdana Menteri Naftali Bennett.

“Karena kita ketahui bahwa haluan politik pemerintahan Israel yang baru ini cukup keras, terutama terkait ide two state solution dan pembangunan illegal settlement,” kata Abdul Kadir.

Terakhir ia mengatakan pergantian kepemimpinan Israel tidak berdampak langsung pada Indonesia karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan penjajah Israel. (T/S: Anadolu)