5 Cara Hukum Zionis Diskriminasi Warga Palestina

Terdapat lebih dari 65 undang-undang diskriminatif

5 Cara Hukum Zionis Diskriminasi Warga Palestina

Al-Quds, AAI - Menurut lembaga pusat hukum hak minoritas Arab di Israel, Al-Adalah, saat ini terdapat lebih dari 65 undang-undang Zionis yang mendiskriminasi warga Palestina yang berada di kawasan jajahan Israel.

Sedikitnya ada lima hak yang dilanggar oleh undang-undang diskriminatif Zionis.

 

Hak atas pengadilan yang adil

Polisi dan intelijen Israel menggunakan mekanisme ‘penahanan administratif’ untuk menahan pengunjuk rasa, aktivis dan tokoh masyarakat tanpa melalui pengadilan. Mereka juga dilarang untuk menemui pengacara, bahkan selama berbulan-bulan. Metode ini digunakan hanya kepada warga Palestina.

 

Hak kehidupan berkeluarga

Larangan Reunifikasi Keluarga, diperkenalkan pada tahun 2003 setelah Intafadha Kedua (2000). Aturan ini mencegah bersatunya kembali sebuah keluarga Palestina, ketika salah seorang pasangan telah memiliki kewarganegaraan Israel dan yang lainnya adalah warga Palestina di wilayah jajahan Zionis. Ribuan keluarga Palestina dipaksa untuk berpisah, mengungsi atau hidup dalam ketakutan akan dideportasi.

 

Hak untuk kembali

Pengungsi Palestina yang diusir setelah November 1947 dianggap ‘absen’ oleh Otoritas Zionis dan tidak diberi hak apa pun. Tanah, kediaman (rumah/apartemen), aset bergerak dan tidak bergerak mereka disita oleh Otoritas Zionis. Sementara itu, Undang-Undang Kembali Israel (1950) memberikan orang Yahudi di seluruh dunia hak atas kewarganegaraan Israel.

 

Hak untuk tinggal

Sejak tahun 1967, sebanyak hampir 15.000 warga Palestina dari Al-Quds telah dicabut hak tinggalnya. Pada Maret 2018, Israel mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan Menteri Dalam Negeri Zionisuntuk mencabut hak tinggal warga Palestina mana pun dengan dalih ‘pelanggaran kesetiaan’ kepada Israel. Kebijakan ini hanya berlalu bagi warga Palestina, tidak untuk orang Yahudi.

 

Hak untuk memperingati Nakbah

Undang-Undang Nakbah, yang diperkenalkan pada tahun 2011, memungkinkan Menteri Keuangan Zionis untuk mencabut dana atau dukungan kepada lembaga mana pun yang mengadakan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Israel sebagai hari berkabungnya Palestina (Hari Nakbah).